You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Pupuk Kaltim bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pupuk Kaltim

 

MENGAPA HARUS ADA WHISTLEBLOWING SYSTEM?

 

PPT Pupuk Kalimantan Timur secara berkelanjutan berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance disingkat GCG) yaitu transnparansi, akuntabilitas, Pertanggungiawaban, Kemandirian dan kewajaran. Dengan cara ini diharapkan, perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional dan internasional.

 

Sesuai Surat Edaran PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham PT Pupuk Kalimantan Timur telah meratifikasi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) semakin mempertegas fungsi penanganan pelanggaran ini sebagai mekanisme yang diwaiibkan demi untuk merespon dan pengelolaan risiko Perusahaan.

 

Dalam implementasi GCG, pelaporan pelanggaran (whistleblowing) merupakan salah satu unsur pengendalian internal pada tingkat entitas yang harus dirancang dan dijalankan oleh unit keria yang dibentuk Perusahaan, untuk:

  1. Mengidentifikasi, mendeteksi dan menyelesaikan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi (fraud) dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan;
  2. Menyediakan saluran formal terutama bagi karyawan PT Pupuk Kaltim dan pihak ketiga yaitu masyarakat, vendor, customer dan stakeholder lainnya di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Tim untuk menyampaikan masalah/pengaduan/ keluhan.

 

Melalui kebijakan penanganan dan pelaporan pelanggaran diharapkan PT Pupuk Kalimantan Timur dapat menumbuh kembangkan hal-hal penting sebagai berikut :

  1. Direksi semakin lebih baik dalam melakukan tugas, fungsi dan tanggung iawab di bidangnya masing-masing;
  2. Direksi dapat melakukan berbagai tindakan nyata dalam rangka menindaklanjuti pengawasan karyawan dan pihak berkepentingan secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergik serta saling menghormati hak, kewaliban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

Alur mekanisme pengaduan dugaan penyimpangan melalui Whistleblowing System lebih lanjut dapat dilihat di sini

Halaman Selanjutnya

Kebijakan Manajemen Risiko